Kamis, Desember 8, 2022
spot_img

Politikus Golkar Tolak Konsep Pemilihan Rektor Lewat Menteri Agama

independensia.id – Politikus Golkar Ace Hasan Syadzily tolak pemilihan rektor di perguruan tinggi Islam negeri yang mutlak dipilih oleh Menteri Agama RI.

Ace menganggap rektor bukan jabatan politis yang harus dipilih oleh pejabat politik. Sedangkan Menteri Agama RI adalah jabatan politik.

“Saya pernah menyampaikan agar aturan itu direvisi karena terkesan pemilihan itu sangat politis. Saya sendiri tidak setuju dengan mekanisme pemilihan Rektor UIN dengan mekanisme penunjukan langsung Menteri Agama setelah melalui proses seleksi 3 (tiga) besar,” katanya, Senin (14/11/2022).

Menurut pria yang pernah jadi Presiden BEM UIN Syarif Hidayatullah ini, mekanisme pemilihan rektor di kampus Islam negeri pernah dipertanyakan semasa Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin masih menjabat pada 2014 lalu.

“Soal sistem pemilihan Rektor untuk Perguruan Tinggi di bawah lingkungan Kementerian Agama RI, yaitu UIN, IAIN dan STAIN yang menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 pernah kami pertanyakan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama di era Pak Lukman Hakim Saifudin,” imbuh Ace.

Politikus Golkar asal Jawa Barat ini menyebutkan lembaga pendidikan seperti kampus semestinya dijauhkan dari kepentingan politik. Kampus adalah wilayah keilmuan, sehingga seseorang berhak memimpin ilmuan adalah ilmuan juga. Bukan seseorang yang dekat dengan menteri.

“Kampus itu harus dijauhkan dari kepentingan politik. Pengelola Kampus seperti Rektor itu harus memiliki standar-standar akademis yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang tahu kampus itu, ya orang kampus. Apalagi UIN Jakarta yang memiliki banyak Guru Besar yang terhimpun dalam Senat UIN Jakarta,” tegasnya.

Pria yang pernah belajar di UIN Jakarta ini menambahkan mekanisme pemilihan rektor di bawah Kementerian Agama RI ini sangat berbeda dengan prosedur di kampus negeri lainnya.

Ia pun menyarankan pemilihan rektor UIN, IAIN, dan STAIN dikembalikan ke mekanisme internal kampus. Dengan alasan yang paling mengetahui hal-hal strategis di kampus adalah pihak kampus itu sendiri.

Sebelum PMA nomor 68 Tahun 2015 keluar, pemilihan rektor kampus Islam Negeri dilakukan oleh internal kampus sendiri.

“Pemilihan rektor kembali ke kampus, stakeholder kampus bersama dengan Kementerian Agama, seperti halnya perguruan tinggi di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Dikti,” tandasnya.

Dukung tim Independensia.id dengan cara traktir agar kami bisa lebih produktif lagi dalam memberikan informasi yang aktual dan faktual.

Setiap kontribusi, berapapun besar atau kecilnya, memperkuat jurnalisme kita dan menopang masa depan kita. Dukung Independensia.id mulai dari Rp 20.000 – hanya butuh satu menit. Jika Anda bisa, pertimbangkan untuk mendukung kami dengan jumlah yang lebih, Terima kasih.

 

Simak berita terkini dan tulisan pilihan di kanal Telegram “Independensia.id” klik link https://t.me/independensiaid_update untuk bergabung.

Bagikan artikel

Komentar

Artikel Terkait

Selengkapnya
spot_img

Terbaru

Pertikaian HMI dan PMII di UINSU Berujung Mediasi

Lima Prinsip dan Norma Undang-undang (UU) Pesantren

Membedah Terpilihnya MN KAHMI yang Didominasi Politisi

Terpopuler