Pemilu 2024: HMI dan Politik Suci di Indonesia

11

Oleh: Sahabudin Letsoin/BPL PB HMI

 

Pemilihan Umum merupakan prosedural dalam demokrasi untuk memilih pemimpin. Pemimpin bersangkutan akan menjadi muara dari aspirasi masyarakat untuk membasahi kehidupan yang tandus: mewujudkan tujuan dari politik, yakni kesejahteraan dan keadilan sosial. Spesifiknya di Indonesia, momentum Pemilihan Umum diselenggarakan dalam rentan waktu lima tahun sekali. Dalam waktu terdekat, Pemilihan Umum akan dilaksanakan di tahun 2024.

Berbicara perpolitikan Indonesia, terdapat dua permasalahan utama yang muncul di setiap pesta demokrasi: politik identitas; dan money politics. Dua permasalahan tersebut sudah melembaga menjadi sebuah tradisi yang sukar untuk dihindari.

Politik identitas tidak mencerminkan Keindonesiaan kita yang pluralis. Isu identitas yang paling hangat dalam kontestasi demokrasi Indonesia yaitu mengenai agama. Politik identitas semacam ini dapat dipahami dengan memetakan pemikiran dan politik keagamaan di Indonesia yang terbagi menjadi dua kelompok besar: konservatif (Islam kanan); dan moderat (Islam kiri).

Politik identitas di Indonesia marak mencuat ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi DKI Jakarta 2017, kemudian berlanjut di ajang demokrasi 2019. Kelompok Islam kanan memporak-porandakan politik dengan memanfaatkan situasi dan kondisi umat Islam yang junub disertai fanatik tunanetra. Maka bermunculan berbagai istilah yang mendegradasi nilai luhur kebangsaan Indonesia: cebong; kampret; dan kadrun. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat peperangan di sosial media.

Money politic (politik uang) juga merupakan virus yang masih saja berkeliaran di perpolitikan nasional. Cost politic yang relatif mahal membatasi orang-orang yang memiliki integritas untuk bertarung secara langsung, terutama di kancah politik nasional. Sehingga, para pemenang di Senayan adalah mereka yang secara finansial sudah matang, serta memiliki latar belakang orang tua pejabat atau pengusaha. Ironisnya, masyarakat dijadikan alat sekaligus korban.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi yang berdiri tahun 1947 dengan spirit Keindonesiaan dan Keislaman, tentu memiliki peran strategis dalam menjawab persoalan kebangsaan yang ada, khususnya di aspek politik. Dengan independensi etis dan independensi organisatoris yang dimiliki, kader HMI harus hadir menjadi obat penyembuh bagi penyakit dalam tubuh politik tanah air. Dalam konteks ini, perjuangan HMI yang implementatif wajib digaungkan, dengan menanamkan iman, ilmu dan amal sebagai fondasi.

Kongkritnya, seluruh cabang HMI di Indonesia wajib melakukan edukasi politik kepada masyarakat awam, yang kontennya meliputi Islam dan politik (politik yang sejati di dalam Islam), serta bahayanya money politic (ancaman masa depan masyarakat). Masyarakat yang cerdas secara pemahaman politik, tentu sulit dipengaruhi oleh doktrin mengatasnamakan agama yang di bawa ke ranah politik. Mengenai money politic, masyarakat akan tersadar, bahwa pemimpin yang mereka pilih melalui pola tersebut bukanlah penampung aspirasi mereka di masa depan, melainkan pemimpin bersangkutan cenderung mengedepankan kepentingan kelompoknya. Sedangkan untuk PB HMI, perannya yakni melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan edukasi politik di seluruh cabang, serta melakukan koordinasi lebih lanjut dengan penyelanggara Pemilu di tingkat nasional.

Dalam konteks kontemporer ini, HMI harus tetap eksis memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa, karena menurut Jenderal Sudirman, HMI adalah Harapan Masyarakat Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here