Krisis di atas Krisis, Demokrasi & Dinamika Politik Indonesia, Pemilu 2024 tetap lanjut

14

Oleh: Wijianto, SE. (Wakil Bendahara Umum PB HMI)

Satu semester tahun 2022 telah kita lalui, Rakyat Indonesia kembali dibuat khawatir lagi – lagi karena adanya krisis demokrasi dan dinamika politik menuju tahun politik. Charles Darwin pernah mengatakan yang bisa bertahan bukan semata yang terkuat dan terpintar, melainkan juga yang responsif terhadap perubahan. Semuanya sangat memprihatinkan dan mendesak untuk segera diatasi agar bangsa dan negara ini terbebas dari kehancuran dan negara gagal. Kini kita hidup di alam perubahan yang begitu cepat, diiringi dengan ketidakpastian dan kompleksitas yang amat tinggi. Lihat saja pada 2022, di saat kita baru memulai tahun baru pergantian menyadari arus besar revolusi digitalisasi, tiba-tiba pandemi covid-19 itu kembali datang secara tak terduga. Dana untuk menangggulangi pandemi pun akan bertambah seiring datang pertanyaan kapan akan berakhhir nya pandemic ini ditengah pertumbuhan ekonomi dari sisi moneter dan fiscal yang lesu. Kemudian anggaran untuk pesta demokrasi 5 tahunan mengalami kenaikan yang signifikan tren tiap tahunnya.

Gaung Pesta demokrasi semakin nyaring, semua partai telah memanaskan mesinnya untuk bergegas berharap menjadi nomor satu di republic ini. Sejarah periode kebelakang menjadi kaca untuk para pemilih yang nantinya akan memiliki hak untuk memilih. Tinggal menghitung waktu kita dihadapkan pada pesta demokrasi 5 tahunan yang selalu diselenggarakan. Selayang pandang Demokrasi Indonesia pertama kali dikumandangkan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, secara gamblang duet pemimpin Dwitunggal, Soekarno dan Mohammad Hatta telah mendeklarasikan Indonesia Merdeka sebagai sebuah negara yang demokratis karena pada kalimat terakhirnya dikatakan dalam Teks Proklamasi 17 Agustus 1945. Krisis demokrasi dan dinamika politik dinegara ini bukan sebuah hal baru yang ada di Indonesia, sebab hal itu seperti budaya yang berlangsung selama berjalanannya tahun politik. Banyak pertanyaan tertuju bagaimana kondisi demokrasi dan dinamika politik kita saat ini, identitas suatu suku, ras, agama jangan sampai dibenturkan dan memecah belah romantisme persatuan dan kesatuan yang disusun oleh founding father negara ini. Bagaimana agar Indonesia tergolong tidak saja bertahan berdiri tegak seperti tidak ada kemajuan seperti pesta demokrasi setiap tahunnya yang selalu meninggalkan luka setiap tahunnya, tetapi juga menjadikan 2024 sebagai momentum kebangkitan negara serta menciptakan harapan baru dalam mewujudkan cita – cita bangsa?

Reformasi Lintasan Demokrasi Indonesia
Ritual pemilu 2024 menjadi pilihan yang tepat dan logis. Kondisi aktual Indonesia jauh dari bencana serentak local-nasional dan darurat perang. Fokusnya adalah menjalankan tahapan-tahapan menuju Pemilu mendatang. Pada saat yang sama, peningkatan sektor ekonomi dan pengendalian stabilitas politik. Pemilu 2024 merupakan wahana tempat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan secara regular sesuai kalender konstitusi. Praktik demokrasi di negara – negara lain telah memberikan pelajaran bagaimana mengadakan Pemilu di tegah pandemic, antara lain Korea selatan. Sejarah kepemiluan pasca reformasi juga mencatat, kendati terjadi krisis monter 1998, pemilu 1999 tetap diadakan. Begitu pula resesi ekonomi global pada tahun 2008, Indonesia tetap menggelar pemilu 2009. Belanja logistic kampanye, Industri Periklanan, Insentif petugas dan kewirausahaan politik di pentas demokrasi akan berdampak kepada konstrikti pembangunan negara yang berdaulat.

Menuju Berkedaulatan dan Demokrasi yang adil merupakan tujuan Pembangunan Nasional Indonesia sebagai perwujudan cita-cita bangsa sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 merupakan proses berkelanjutan yang realisasinya dilakukan mendukung pelaksanaan tahapan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan. Sebagai negara berkembang yg notabene Indonesia telah menjadi negara maju tetapi masih belum mampu untuk menduduki predikaat sebagai negara maju. Tapi penulis tidak akan mengulas tentang itu. Indonesia sebelum reformasi telah berjuang melewati masa kelam yakni pemerintahan berkarakter otoritarianisme. Menariknya, demokrasi pasca-demokrasi dianggap oleh banyak pengamat ilmu sosial dan politik sebagai permukaan kebebasan hak-hak warga negara. Namun penilaian tersebut tidak sesuai dengan kenyataan saat ini. Elit politik kita sering memberlakukan pembatasan hak-hak sipil, bahkan kemarin elit politik kita ingin mengukuhkan amandemen Undang-Undang Pidana (RKUHP). Selain sanksi, elit politik nasional juga kerap mengadopsi apa yang disebut Francis Fukuyama sebagai politik pra-trimonialisme dan patriarki-otoriter, artinya sistem politik yang menekankan sentralisasi elit atau kelompok kekuasaan saja. Misalnya, dalam amandemen UU KPK, aspirasi rakyat diabaikan, sikap seperti itu membuat kualitas demokrasi di Indonesia terus menurun.

Periode reformasi pemilu 2024 adalah demokrasi lima tahun keenam, dengan pemilihan umum pertama diadakan pada 1999. Pemilihan umum 1999 secara luas dipuji oleh pengamat lokal dan asing sebagai pemilihan paling demokratis yang pernah ada. Setiap kali pemilu diadakan, masyarakat mengandalkan harapan bahwa pemilu akan membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan bernegara dan bernegara. Data KPU hingga tanggal 12 Juli 2022, tercatat 45 partai politik calon peserta pemilu yang sudah memiliki akun SIPOL Pemilu Tahun 2024. Jumlah tersebut terdiri dari 38 parpol nasional dan 7 parpol lokal di Aceh. Tahapan pendaftaran parpol calon peserta pemilu akan dimulai pada 1 Agustus 2022. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam PKPU tersebut termuat sebelas tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu terhitung sejak 14 Juni 2022.

Mengintai Pra dan Pasca Pemilu Negara Indonesia
Melihat pentingnya peran Kedaulatan Demokrasi yang kuat, Ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat hingga rendahnya daya saing nasional. Inilah yang menjadi dasar pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan pertumbuhan nilai – nilai demokrasi. Pasca dilaksanakannya Pemilu 2019, menurut data lapora dari Center for Digital Society (CfDS) memaparkan bentuk-bentuk ancaman keamanan siber yang telah terjadi di masa Pemilu. Pemaparan tersebut pun menegaskan bahwa dibalik kesuksesan penyelenggaran Pemilu 2019, terdapat berbagai jenis ancaman keamanan siber yang berupaya mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia, dan patut kita waspadai bersama.

Beberapa contoh potensi ancaman dunia maya pra-pemilu dapat muncul dalam bentuk penyebaran informasi palsu yang mencoba menghalangi masyarakat untuk memilih, seperti menyebarkan tanggal pemilihan palsu atau berbagi informasi pribadi dari calon tokoh politik yang memiliki kemampuan untuk menodai. Nama calon yang baik. Selain itu, potensi ancaman siber dapat diwujudkan selama dan pasca pemilu dalam bentuk peretasan dan manipulasi data mekanisme pemungutan suara yang melibatkan pemrosesan data elektronik, seperti penghitungan awal. Dalam proses pemilu itu sendiri, Scott Shackelford mengungkapkan setidaknya ada lima area yang rentan terhadap serangan cyber, yaitu: 1) informasi yang diterima pemilih sebelum pemilu, 2) daftar pemilih, 3) mesin pemungutan suara, 4.) mekanisme rekapitulasi penetapan pemenang, 5) sistem diseminasi digunakan untuk menyiarkan berita terkait hasil pemilu. Di Indonesia sendiri, tanda-tanda serangan pertama saat pemilu di Indonesia tercatat saat situs KPU diretas pada 2004 oleh seorang remaja dengan nama samaran Xnuxer. Tak hanya di Indonesia, proses pemilu di negara lain seperti Taiwan, Prancis, Amerika Serikat dan Brazil juga tak luput dari ancaman serangan siber (yang mendominasi). Mastel mencatat 92,4 persen kebohongan disebarkan melalui media sosial, sedangkan 62,8 persen disebarkan melalui aplikasi pesan instan, 34,9 persen melalui website, 8,7 persen melalui televisi, 5 persen melalui media cetak, dan 3,1 persen melalui email. Menyebarkan hoax melalui media sosial memanfaatkan bias kognitif dalam psikologi manusia. Manusia memiliki keterbatasan dalam mengolah informasi, sehingga memilih sumber yang mudah digunakan. Hal ini kemudian menyebabkan sekelompok orang terjebak dalam keyakinan dan konsep mereka sendiri. Berdasarkan data yang dihimpun Kominfo RI, teridentifikasi 1.224 hoax terkait isu politik sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019. Ancaman ancaman siber bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah manusia dan masalah informasi.

Peran Utama Indonesia Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
Pernyataan sikap Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan nasional dan dunia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada ayat keempat. Tujuan NKRI jelas tertuang dalam UUD 1945 pada ayat ke-4, hal ini perlu dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia dan membantu negara untuk dapat mewujudkannya. Tujuan negara Republik Indonesia dalam UUD 1945, berbunyi: ” Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaca dari pengalaman menjadi pusat perhatian dunia, Indonesia harus siap menerjemahkan manfaat dari agenda kedaulatan demokrasi dan dinamika politik yang bermanfaat sebagai prioritas yang telah disusun, sekaligus menjawab pertanyaan dan kritik masyarakat.

Sebagaimana prinsip demokrasi Indonesia, menurut jurnal Lembaga ketahanan nasional (Lemhamnas) pada tahun 2018. prinsip-prinsip demokrasi yang disadur dari Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yakni pertama Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, melalui pelaksanaan tugas yang tepat dan warga negara sipil memilih wakil-wakil mereka secara teratur melalui pemilu. Kedua, Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama ke layanan publik. Ketiga, Hak setiap orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau status lainnya. Keempat, Hak setiap orang atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kelima, Hak setiap orang atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Keenam, Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama atas pendidikan. Dan seterusnya. Dengan demokrasi, seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang bisa mengubah hidup mereka. Demokrasi yang saat ini dipakai Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern.
Kita Negara Indonesia harus menjadi Negara & Bangsa Pertama sebagai Juru Kedaulatan Demokrasi Dunia sebagai contoh penggerak komitmen sekaligus memetik manfaatnya dengan persiapan yang matang, penuh integritas dan tanggung jawab, sehingga dapat menjadi Engage bagi penciptaan kondisi kestabilan iklim demokrasi dan dinamika kenegaeaan dalam segi baik nasional dan global yang lebih baik berkelanjutan sehingga terwujud masyarakat yang maju Makmur dan Berkeadilan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here