Kamis, Desember 8, 2022
spot_img

Ketua HMI Takengon Minta Kejari Usut Tuntas Korupsi di Aceh Tengah

independensia.id – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon Agus Muliara meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Takengon memberantas korupsi di Aceh Tengah hingga ke akar-akarnya.

Pernyataan ini disampaikannya untuk menyikapi penahanan bendahara Dinas Syariat Islam Aceh Tengah berinisial HH, karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.

“Tidak hanya sebatas tayang di pemberitaan bahwa Kejari sudah mendapatkan kasus korupsi. Sudah jenuh rasanya hanya sebatas membaca adanya berita korupsi, tapi tidak pernah ada berita dari kasus korupsi yang ada di Aceh Tengah sampai dengan tindakan hukum,”jelasnya, Kamis (27/10/2022).

Agus Muliara menghimbau kepada aktivis pemuda dan mahasiswa Aceh Tengah agar bersama-sama mengawal kasus korupsi ini.

Karena sudah sering kali menyaksikan kasus korupsi yang ada indikasi keterlibatan pejabat, tapi tidak ada update, sudah sampai mana tindak lanjut kasus yang ditangani oleh Kejari Takengon.

Kali ini, Dinas Syariat Islam (DSI) Kabupaten Aceh Tengah menahan HH dengan dugaan korupsi Uang Persediaan (UP) tahun 2020 di dinas tersebut.

Kerugian negara dari perbuatan tersangka mencapai Rp. 238 juta. Tersangka akan ditahan di Rutan Kelas II B Takengon. Uang tersebut digunakan untuk membayar utang dan arisan.

“Mungkin dengan kasus korupsi dari bendahara DSI ini bisa jadi langkah awal Kejari memberikan bentuk hukuman ataupun sanksi efek jera kepada pejabat kotor yang ada di Aceh Tengah,”tegas Agus.

Kepada wartawan, HH mengaku, uang tersebut digunakan untuk membayar hutang, bayar arisan dan pinjaman online.

“Saya terpaksa melakukannya, karena terjerat banyak hutang. Kalau untuk pengembalian saya tidak memiliki uang lagi,” kata HH dikantor Kejari Aceh Tengah, Rabu (26/10).

HH diduga korupsi Uang Persediaan (UP) di Dinas Syariat Islam (DSI) dan Pendidikan Dayah Aceh Tengah pada tahun 2020.

Total UP dinas tersebut dilaporkan berjumlah Rp600 juta untuk tahun anggaran 2020, tersangka telah mengembalikan uang itu ke dinas senilai Rp361 juta. Sedangkan sisanya diduga digelapkan HH.

Namun, dari gelagatnya, HH tak sanggup membayar penuh. Atas dasar itu Kepala Dinas (Kadis) Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Aceh Tengah, Mustafa Kamal melaporkan kasus itu ke Kejaksaan setelah mengeluarkan surat perjanjian pengembalian hingga teguran berulang kali.

“Saya mengakui ini salah, kepada negara dan bangsa serta kepada masyarakat Aceh Tengah saya meminta maaf,” tandasnya.

 

Dukung tim Independensia.id dengan cara traktir agar kami bisa lebih produktif lagi dalam memberikan informasi yang aktual dan faktual.

Setiap kontribusi, berapapun besar atau kecilnya, memperkuat jurnalisme kita dan menopang masa depan kita. Dukung Independensia.id mulai dari Rp 20.000 – hanya butuh satu menit. Jika Anda bisa, pertimbangkan untuk mendukung kami dengan jumlah yang lebih, Terima kasih.

 

Simak berita terkini dan tulisan pilihan di kanal Telegram “Independensia.id” klik link https://t.me/independensiaid_update untuk bergabung.

Bagikan artikel

Komentar

Artikel Terkait

Selengkapnya
spot_img

Terbaru

Pertikaian HMI dan PMII di UINSU Berujung Mediasi

Lima Prinsip dan Norma Undang-undang (UU) Pesantren

Membedah Terpilihnya MN KAHMI yang Didominasi Politisi

Terpopuler