Kamis, Desember 8, 2022
spot_img

Ironi Ketahanan Energi vs Kemandegan Regulasi Transisi Energi di Indonesia

Oleh: Choris Satun Nikmah

 

Energi adalah sarana penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial manusia. Ketahanan energi di Indonesia saat ini sangat bergantung pada bahan bakar minyak dan gas.  Wacana kenaikan harga BBM menjadi pembicaraan kedua selain kasus ferdi sambo yang tak pernah selesai ujung dramanya. Beberapa hari kemarin marak aksi penolakan dari aktivis dan masyarakat untuk menolak kenaikan harga BBM termasuk perkumpulan Ojek Online dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). PB HMI memberikan instruksi langsung kepada seluruh HMI Cabang untuk mengadakan aksi di berbagai daerah guna menolak wacana ini.  Sekjend HMI, Ichya Halimudin mengatakan bahwa mereka harus menunjukkan komitmen HMI bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM.

Sementara itu, pemerintah dengan senjata “Bantuan Sosial Tambahan” tetap kekeh untuk menaikkan harga BBM. Pemerintah berpendapat bahwa jika hingga akhir 2022 harga BBM tidak naik, maka belanja subsidi dan kompensasi BBM negara akan mencapai RP 698 Triliun. Hal ini mengakibatkan selisih RP 195,6 Trilliun dari APBN berdasarkan Perpres 98/2022.

Sokongan energi di Indonesia sebagian besar memang berasal dari energi tak terbarukan. Seperti energi fosil yang cadangannya kian menipis dan harganya yang sangat fluktuatif serta memakan subsidi negara. Perkiraan cadangan minyak akan habis dalam kurun waktu 9 tahun, cadangan gas habis dalam kurun waktu 42 tahun, dan cadangan Batu Bara habis dalam kurun waktu 68 tahun. Selain itu, energi fosil adalah penyumbang utama peningkatan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut dapat berpengaruh pada peningkatan panas bumi serta perubahan iklim.

Pada jangka panjang untuk menopang ketahanan energi di Indonesia tidak dapat mengandalkan energi fosil. Seharusnya Indonesia bisa meninggalkan sumber energi kotor untuk menjaga iklim. Sayangnya, Pemerintah Indonesia sangat lamban dalam mendorong perubahan regulasi tentang transisi energi, yaitu transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan.

Saat ini Pemerintah dan DPR tengah membahas RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Regulasi tersebut telah dibahas sejak tahun 2016, hampir sama umurnya dengan UU TPKS. Namun RUU ini masih mandeg di senayan hingga tulisan ini diterbitkan. Padahal transisi energi adalah hal krusial untuk menopang pembangunan sosial dan ekonomi manusia. Pemerintah dinilai belum serius untuk mendorong transisi energi ini, bahkan lebih memilih senjata andalannya yaitu “bantuan sosial”. Entah sudah berapa banyak nama bantuan sosial yang dikucurkan selama pandemi. Langkah ini memang ampuh untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Namun disisi lain senjata bansos tak dapat terus diandalkan dalam jangka panjang. Yaa, perlu kita pahami bahwa agenda transisi energi ini tentunya memiliki kepentingan yang sangat berbeda dengan bermacam RUU kilat. Seperti keputusan Otsus Papua, UU KPK, UU CIPTAKER, UU IKN, dan lainnya. Mungkin saja nasibnya tak jauh berbeda dengan RUU TPKS yang harus terus dikawal dan ditekan publik untuk segera disahkan.

Sejauh ini, terdapat dua masalah utama yang muncul dalam lambatnya pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan.  Pertama, kurangnya pemahaman pada konsep energi terbarukan. Sesuai dengan judulnya yaitu Energi Baru dan Terbarukan (EBET). RUU ini mencakup pengaturan tentang Energi baru yang dimaknai sebagai energi yang tercipta dari teknologi baru. Definisi ini memberikan peluang pada energi nuklir dan gasifikasi batubara yang menumpang pengaturannya dalam agenda transisi energi di Indonesia. Menurut koalisi masyarakat sipil untuk Energi Bersih hal ini tidak sesuai dengan hasil konvensi PBB di Paris, Perancis. Yaitu tentang Perubahan Iklim (Paris Agreement) dimana mengharuskan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Perjanjian ini kemudian diratifikasi ke dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change.

Kedua, banyak aspirasi masyarakat yang belum ditanggapi secara bermakna. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang seharusnya menjadi momen penjaringan aspirasi hanya terkesan sebagai formalitas belaka. Beberapa aspirasi yang disampaikan kelompok masyarakat tidak mendapatkan tanggapan maupun jawaban mengapa aspirasi yang telah disampaikan tidak dapat diakumulasikan dalam RUU EBET. Padahal Mahkamah konstitusi telah memperingatkan pentingnya meaningfull partisipation dalam proses pembentukan UU. Meaningful partisipation meliputi right to be heard (hak untuk didengarkan pendapatnya), right to be considered (hak untuk dipertimbangkan pendapatnya), dan Right to be explained (hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan). Seperti aspirasi dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Isu energi dan perempuan hampir mirip dengan keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang politik. Dimana energi dianggap sebagai ruang yang maskulin dan terlalu “keras” bagi perempuan. Hal ini terlihat pada kurangnya pengetahuan dan partisipasi perempuan dalam pengembangan maupun pengambilan keputusan terkait energi. Padahal 70% kehidupan perempuan setiap hari bersentuhan dengan energi.

Perempuan adalah pengguna, kaum terdampak, dan aktor potensial dalam transisi energi. Selama proses pembahasan RUU EBT terdapat dua RDPU bersama dengan organisasi keperempuanan, yaitu Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Women in Nuclear. Ini juga tidak menjamin adanya akulturasi aspirasi konsep kesetaraan gender dalam rancangan undang-undang tersebut. Buktinya draf terakhir RUU EBET belum mampu menampung aspirasi KPI untuk memasukkan konsideran tentang gender, nilai non-diskriminasi, dan upaya pemberdayaan perempuan dalam draf RUU. Seharusnya ejawantah prinsip meaningfull participation dapat dilaksanakan secara penuh agar aspirasi yang disampaikan tidak sia-sia.

Yaa, beginilah salah satu ironi bangsa saat ini yang masih kalah menarik dibanding famous-nya kasus Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Bagaimanapun agenda transisi energi patut untuk segera mendapat perhatian guna pencarian solusi sumber ketahanan energi Indonesia. Semoga saja polical will pemerintah dan DPR tidak hanya terlihat pada RUU-RUU Kilat IKN, Ciptaker, Otus Papua, dan Revisi KPK namun dapat dijumpai pula pada komitmen transisi energi serta perhatian terhadap pemenuhan meaningfull partisipation.

Dukung tim Independensia.id dengan cara traktir agar kami bisa lebih produktif lagi dalam memberikan informasi yang aktual dan faktual.

Setiap kontribusi, berapapun besar atau kecilnya, memperkuat jurnalisme kita dan menopang masa depan kita. Dukung Independensia.id mulai dari Rp 20.000 – hanya butuh satu menit. Jika Anda bisa, pertimbangkan untuk mendukung kami dengan jumlah yang lebih, Terima kasih.

 

Simak berita terkini dan tulisan pilihan di kanal Telegram “Independensia.id” klik link https://t.me/independensiaid_update untuk bergabung.

Bagikan artikel

Komentar

Artikel Terkait

Selengkapnya
spot_img

Terbaru

Pertikaian HMI dan PMII di UINSU Berujung Mediasi

Lima Prinsip dan Norma Undang-undang (UU) Pesantren

Membedah Terpilihnya MN KAHMI yang Didominasi Politisi

Terpopuler